A Simple Key For reformasi intelijen indonesia Unveiled
A Simple Key For reformasi intelijen indonesia Unveiled
Blog Article
The idea of a adjust was performed Along with the aim of increasing and strengthening this organization. Even so, our historical past proves that this isn't simple.
Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.
Dalam rapat tersebut dilakukan sinkronisasi, harmonisasi produk intelijen untuk kemudian dirumuskan kegiatan operasional dan tindakan bersama yang harus dilakukan.
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.
Begitupun lemahnya koordinasi komunitas intelijen dalam mengantisipias Baca selengkapnya potensi ancaman ekonomi utamanya saat ini berupa penyelundupan,
Ditembaknya seorang pelaku bom bunuh diri yang berlari menuju keramaian dibenarkan dengan alasan yang sama.[seventeen]
Namun, jika saham secara keseluruhan disamakan dengan judi, pendapat ini kurang tepat. Dalam investasi jangka panjang, saham justru menjadi salah satu instrumen utama untuk pertumbuhan aset dan perekonomian.
[thirteen] A further Variation states which the 17 Oct incident [as the 1st open conflict concerning the military and civilian politicians] was activated by a session in the Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Prior to leaving for Amsterdam, Munir admitted he gained a cellphone call as well as a ask for from the ‘agent’ (who was later on identified, determined by the outcome of the law enforcement investigation, for being the perpetrator) for a meeting around the Jakarta-Singapore flight, before continuing to Amsterdam. This info has long been conveyed immediately by Munir to his family and friends before he died.
BIN harus mampu menerapkan metode ini agar tidak hanya bereaksi terhadap peristiwa yang sudah terjadi, tetapi juga dapat mencegah ancaman sebelum mencapai titik eskalasi.
It's not clear which govt body is answerable for registering societal businesses. Article 8 of Law No. seventeen of 2013 on Societal Businesses, which specified the registration authorities based upon the geographical volume of a corporation, was struck down via the Constitutional Courtroom in December 2014. The government has not offered a Authorities Regulation on this matter.
Unofficial tallies of numerous ballots from throughout Indonesia have indicated that Defense Minister Prabowo Subianto, a previous normal accused of past human rights violations, has won greater than fifty five% of the vote within the presidential election on February fourteen, 2024. Previous to the election, human rights experts condemned the choice by Indonesia’s outgoing president, Joko Widodo (often known as Jokowi), to award the rank of honorary 4-star standard to Prabowo.
Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.